KEDINASAN – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekolah kedinasan ini dirintis sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1920.
Dari masa pra-merdeka hingga saat ini, perguruan tinggi yang kini dikenal dengan sebutan IPDN ini telah mengalami pergantian nama berulang kali. Dan dalam artikel kali ini, kita akan membahas sejarah singkat mengenai terbentuknya IPDN.
Periode Pra-APDN (1920-1955)
Cikal bakal terbentuknya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), Middelbare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), dan Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA) pada masa pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1920.
Pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.
Baca Juga: Siapa Dalang G30S-PKI? Tragedi Kelam Tewasnya Sejumlah Perwira Militer
Pada tahun 1952, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, Jawa Timur dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, dan Mataram.
Periode APDN Daerah (1956-1989)
Karena penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tingkatan kursus sudah tidak memadai, maka pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur.
Pada tanggal 25 Mei 1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur. Hal ini dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ‘qualified leadership and manager administrative’. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang semula berada di Malang resmi dipindahkan ke Jakarta.
Departemen Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, yaitu dibentuk di wilayah Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon, dan Jayapura.
Periode APDN Nasional dan STPDN (1988-2003)
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan APDN yang tersebar di 20 provinsi, maka pada tahun 1988 dibuatlah pusat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pendidikan yang sedang berjalan tidak serta merta dihentikan, melainkan dihentikan secara bertahap menyelesaikan lulusan terakhir pada tahun 1991.
Peresmian penyatuan APDN Nasional yang berkedudukan di Jatinangor, Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Agustus 1990. Dan pada tahun 1992 APDN Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992.
Berdasarkan Keppres ini, status APDN Nasional menjadi STPDN dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan, diresmikan langsung oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Pada tahun 1955, karena kebutuhan akan SDM pamong praja maka program studi ditingkatkan menjadi Program Diploma Empat (DIV) Pemerintahan.
Periode Awal IPDN (2004-2009)
Pada tahun 1999 kebijakan nasional pendidikan tinggi mengeluarkan aturan bahwa suatu departemen tidak boleh memiliki lebih dari satu perguruan tinggi. Sedangkan pada saat itu Departemen Dalam Negeri memiliki STPDN (jenjang DIV) dan IIP (jenjang S1). Dan lulusan kedua perguruan tinggi ini akan menyandang golongan kepangkatan yang sama yaitu Penata Muda (III/a).
Dengan diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengintegrasian STPDN dan IIP pun baru berjalan secara intensif dan terprogram. Pengintegrasian ini terwujud dengan ditetapkannya Keppres nomor 87 tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Periode IPDN (2009-Sekarang)
Kelembagaan IPDN dibentuk di 7 (tujuh) lokasi yaitu IPDN Kampus Sumatera Barat di Bukittinggi, IPDN Kampus Riau di Rokan Hilir, IPDN Kampus Sulawesi Selatan di Gowa, IPDN Kampus Sulawesi Utara di Minahasa, IPDN Kampus Kalimantan Barat di Kubu Raya, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah dan IPDN Kampus Papua di Jayapura.
Hingga tahun 2016 telah terbentuk 7 (tujuh) Kampus IPDN di daerah yaitu:
- Kampus IPDN Sumatera Barat di Bukit Tinggi menyelenggarakan program studi keuangan daerah.
- Kampus IPDN Riau di Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan.
- Kampus IPDN Kalimantan Barat di Kubu Raya menyelenggarakan program studi manajemen sumberdaya aparatur.
- Kampus IPDN Sulawesi Selatan di Paccellekang Gowa menyelenggarakan program studi pembangunan dan pemberdayaan.
- Kampus IPDN Sulawesi Utara di Tondano menyelenggarakan program studi administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- Kampus IPDN Nusa Tenggara Barat di Mataram menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.
- Kampus IPDN Papua di Jayapura menyelenggarakan program studi politik pemerintahan.
Nah itu adalah sejarah singkat awal mula terbentuknya IPDN yang bisa diakses melalui laman Sejarah IPDN. Jadi, buat Sobat Bintang Bangsa yang berminat menjadi praja di IPDN bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Kamu butuh bimbingan supaya lolos seleksi sekolah kedinasan? Bisa banget ikut Bimbel Kedinasan Terpercaya di Bintang Bangsa.
Baca Juga: Profil Jenderal Hoegeng, Seorang Polisi dengan Kejujuran dan Integritas Tinggi
SOURCE:
IPDN
Sejarah IPDN
image source:
inisumedang.com
